Menanggapi rumor itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan jika tawaran itu benar, pihaknya menyerahkan keputusan kepad Akom dan Presiden Jokowi. Sebab penunjukan menteri adalah hak prerogatif Jokowi.
"Jadi kalau ada pernyataannya bila ditawari itu urusannya saudara Akom.
Tapi Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya pada Presiden Jokowi-JK karena Konstitusi memberi hak prerogatif terhadap presiden,"kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (26/12).
Kendati demikian, Idrus menegaskan partai dibawah kepemimpinan Setya Novianto akan mendukung pemerintahan Jokowi-JK tanpa embel-embel minta jatah menteri.
"Persoalan ada tawaran atau tidak Partai Golkar dibawah Setnov konsisten dukung pemerintah Jokowi-JK tanpa ada bargaining karena itu bila ada reshuffle kan didepan semuanya terserah Jokowi-JK,"tegasnya.
Sebelumnya, Akom membantah kabar dirinya akan ditawari sebagai Duta Besar (Dubes) atau menteri. Menurutnya, dia tidak pernah berfikir sampai ke situ.
"Fokus saya soal UMKM. Cita-cita saya bukan jadi orang kaya, konglomerat. Jadi enggak ada pikiran tuh untuk keluar negeri (menjadi Dubes),"sebutnya.
Akom juga menekankan bahwa sampai saat ini tidak ada yang menunjuk atau melempar tawaran jabatan tersebut kepada dirinya.
"Saya enggak mau berfikir seperti itu. Kalau ada tawaran, saya akan timbang-timbang dulu, Saya mampu enggak kerjanya, berguna nggak buat masyarakat. Sampai saat ini juga enngak ada tawarannya. Terus terang saya nggak berfikiran seperti itu (Jadi Dubes),"Ungkapnya
 |
| Agen Judi Poker Online Terpanas 2017 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar